Benih yang Jatuh di Tanah Gersang

Spread the love

Muara semua sengketa adalah peradilan. Namun, kalau bicara peradilan di negeri ini sekarang. Seperti berada di tanah gersang saja. Hingga benih yang jatuh didalamnya, paling hanya menjadi semak belukar.

Mafia peradilan. Siapa sekarang yang tidak pernah mendengarnya? Kalimat itu kini laksana kata – kata yang sebenarnya amat mengiris. Bagaimana tidak, di muara keinginan pencapaian keadilan. Kadang banyak dari kita hanya bisa meringis. Saat keputusan akhir (vonis) hanyalah tinggal berupa siapa yang paling punya andil kas terbesar didalamnya.

Tak banyak yang bisa dipungkiri disini. Sebagian besar dari kitapun mungkin mahfum akan keadaannya. Bahwa banyak keputusan-keputusan dari hakim-hakim kita bernuansa subyektif, yang berlandas pada dasar kompensasi.

Bagaimana dengan kasus Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung kita. Dimana para pembantunya, ternyata memanfaatkan nama beliau sebagai jalan kas paling lancar. Ratusan juta kemudian terkucur dari kantung Probosutedjo. Terlepas dari benar tidaknya Bagir terlibat. Jelas ada sebuah budaya tersirat didalamnya. Sebuah budaya main belakang. Yang celakanya bisa mempengaruhi banyak keputusan peradilan negeri ini.

Tak hanya itu. Baru-baru ini Menteri Kehutanan (Menhut) kita sempat kebakaran jenggot juga mengenai masalah ini. Bagaimana tidak, menurutnya banyak hakim yang menangani kasus lingkungan terlalu gampang memvonis bebas, para cukong liar yang terlibat pembalakan hutan di Kalimantan. “Saya yakin, setiap keputusan mencurigakan pasti merupakan hasil suatu transaksi,” katanya. Bahkan M.S. Kaban mengaku, ia melihat di beberapa tempat adanya setoran rutin sejumlah Rp 155 juta per bulan, yang masuk ke kas masing-masing hakim tersebut (Sinar Harapan/16/11/2005).

Kurang Logika

Lalu bagaimana juga dengan kasus terlahirnya keputusan arbitrase pada persidangan Newmont, yang baru berlangsung belum lama ini. Yang pada kesimpulannya merupakan keputusan bahwa tidak sepatutnya kita (negara ini) menghakimi orang yang merusak tanah kita.

”Padahal jelas di kontrak karya yang disetujui oleh kedua belah pihak. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan, yang mengakibatkan kerusakan tata kehidupan masyarakat sekitar,” ucap Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Indro Sugianto, S.H, pada sebuah kesempatan.

Dasar itu kemudian diperkuat dengan adanya pasal-pasal dalam UU no 27 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana dalam pasal 37, termaktub kata-kata ”pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.”

”Berarti jelas. Langkah pemerintah kita (dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup –red) sudah seharusnya didukung,” tambah Indro. Dan keputusan arbitrase bisa jadi merupakan contoh buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. ”Sebab berarti keputusan tersebut telah menutup pintu bagi diadilinya berbagai kejahatan lingkungan oleh industri pertambangan,” urai Indro lagi.

Kasus paling terakhir ini, juga menurut Indro menjadi gambaran sebuah logika unik yang dimiliki hakim-hakim kita. ”Kesesatan penafsiran seperti inilah yang sebenarnya banyak terlihat kecenderungannya di hakim-hakim kita.”

Hakim Suplemen

Kecenderungan ini menurutnya dapat timbul karena berbagai hal. Salah satunya adalah posisi mereka sebagai hakim suplemen yang tak terelakan. Hakim suplemen disini dapat diartikan sebagai hakim-hakim yang memiliki tugas umum. Seperti dokter umum saja, tanpa spesialisasi keahlian yang jelas.

Kehadiran hakim-hakim suplemen seperti ini, yang kemudian juga ditugasi pengambilan keputusan umum seperti kasus Newmont. ”Padahal seharusnya hakim yang mengurus kasus seperti ini haruslah hakim yang memang mengerti duduk perkara masalah lingkungan.”

Hal ini menurutnya patut disadari, mengingat banyak kasus lingkungan sebenarnya juga didasari pada perhitungan-perhitungan analitis ilmu pasti tingkat tinggi. Jadi kalau kemudian ada hakim yang tidak sesuai kapasitasnya, kemudian memutuskan perkara keadilannya, dan kemudian hasilnya menjadi tak memuaskan seperti sekarang. Maka itu pantas saja. Sebab ini seperti seorang dokter umum yang dipaksa mendiagnosa penyakit kanker kelas tinggi, yang mungkin hanya ahli spesialis penyakit dalam yang mampu menyembuhkannya.

Melihat itu semua. Jadi tambah miris hati saja menampak. Lahan hukum yang yang diharapkan sedemikian suburnya. Hingga bisa menelurkan buah-buah keadilan bagi tiap orang. Malah menjadi lahan kering, yang tiap benih terbaik apapun tersebar diatasnya. Hanya akan menjadi semak belukar, menyusahkan. (Sulung Prasetyo)

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *