Admin Views: 19
Pemerintah Nepal mengeluarkan regulasi baru untuk mendaki gunung Everest. Salah satunya mewajibkan calon pendaki memiliki pengalaman mencapai puncak gunung setinggi minimal 7.000 meter di Nepal, sebelum memperoleh izin resmi mendaki gunung tertinggi di dunia tersebut.
Kebijakan itu tercantum dalam Integrated Tourism Bill yang telah disahkan oleh Majelis Nasional Nepal pada Februari 2026 dan kini menunggu persetujuan dari majelis rendah parlemen sebelum berlaku sebagai undang-undang. Pemerintah menyatakan langkah tersebut bertujuan meningkatkan keselamatan, memperbaiki tata kelola pendakian, serta menjaga kelestarian lingkungan Himalaya di tengah lonjakan jumlah pendaki dalam beberapa tahun terakhir.
Demi Keselamatan
Menteri Pariwisata Nepal Anil Kumar Sinha mengatakan aturan baru ini dirancang untuk memastikan hanya pendaki yang benar-benar berpengalaman yang mencoba mencapai puncak Everest setinggi 8.848 meter.
“Tujuan utama undang-undang ini adalah memperkuat keselamatan dan standar dalam sektor pariwisata serta mendukung perlindungan lingkungan di kawasan pegunungan tinggi,” kata Sinha saat mempresentasikan rancangan undang-undang tersebut di parlemen, seperti dikutip The Kathmandu Post (14 Februari 2026).
Menurut Sinha, pengalaman di ketinggian ekstrem merupakan faktor krusial sebelum seseorang mencoba menaklukkan Everest, khususnya di atas 8.000 meter — area yang dikenal sebagai “zona kematian” karena kadar oksigen yang sangat rendah. Di zona tersebut, tubuh manusia tidak dapat beradaptasi secara permanen, dan risiko penyakit ketinggian, hipotermia, hingga kematian meningkat drastis.
Selain syarat pengalaman 7.000 meter, RUU tersebut juga memperketat kewajiban sertifikat kesehatan, asuransi, serta dokumentasi pendakian. Pemerintah juga mengusulkan pembentukan dana khusus untuk perlindungan lingkungan dan kesejahteraan pendaki, yang akan digunakan untuk pengelolaan sampah, operasi penyelamatan, serta kompensasi bagi pekerja lokal seperti pemandu Sherpa.
Nepal selama ini menghadapi kritik global terkait kepadatan pendaki di Everest. Dalam beberapa musim pendakian terakhir, antrean panjang menuju puncak menjadi sorotan internasional setelah beredar foto-foto pendaki yang mengular di jalur sempit dekat puncak. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko kecelakaan, terutama ketika cuaca memburuk atau oksigen tambahan menipis.
Pemerintah berpendapat bahwa membatasi akses melalui syarat pengalaman akan membantu menyaring pendaki yang kurang siap secara fisik maupun teknis, sehingga mengurangi risiko kematian dan operasi penyelamatan yang mahal serta berbahaya.
Pendaki Profesional Mendukung
Di sisi lain, komunitas pendaki profesional menyambut positif niat pemerintah untuk meningkatkan standar keselamatan, namun menggarisbawahi sejumlah catatan penting mengenai implementasi aturan tersebut.
Caroline Ogle, General Manager perusahaan pemandu internasional Adventure Consultants, mengatakan pihaknya mendukung gagasan bahwa pendaki Everest harus memiliki pengalaman signifikan di gunung tinggi sebelumnya.
“Kami mendukung prinsip peraturan yang mendorong pendaki memiliki pengalaman yang memadai sebelum mencoba Everest,” ujarnya dalam laporan media National Geographic.
Namun, sebagian operator ekspedisi dan pendaki senior mempertanyakan ketentuan bahwa pengalaman 7.000 meter harus diperoleh di Nepal. Mereka berpendapat bahwa pengalaman mendaki gunung tinggi di luar Nepal juga relevan dan sering kali setara atau bahkan lebih teknis.
Dari gunung hingga laut, kami kirim langsung ke Anda. Join Saluran WhatsApp Lingkar Bumi sekarang.
Beberapa pendaki mencontohkan gunung seperti Denali di Amerika Serikat atau Aconcagua di Argentina. Meski ketinggiannya berbeda, gunung-gunung tersebut menawarkan tantangan cuaca ekstrem, manajemen risiko longsor salju, serta kebutuhan aklimatisasi yang kompleks.
“Mendaki gunung tinggi di luar Nepal juga memberikan pengalaman fisiologis dan teknis yang signifikan. Regulasi perlu mempertimbangkan realitas tersebut,” kata seorang pendaki profesional yang mengikuti pembahasan regulasi ini.
Para pelaku industri juga menyoroti potensi dampak ekonomi. Nepal sangat bergantung pada pendapatan dari izin pendakian Everest, yang bernilai ribuan dolar per pendaki dan menjadi salah satu sumber devisa penting negara itu. Jika persyaratan baru dianggap terlalu membatasi, beberapa operator khawatir calon pendaki akan beralih ke tujuan lain di Himalaya atau wilayah lain di dunia.
Tantangan Verifikasi dan Penegakan
Selain substansi aturan, komunitas pendaki juga menyoroti tantangan verifikasi pengalaman dan penegakan regulasi. Mereka mempertanyakan bagaimana pemerintah akan memverifikasi klaim pendakian 7.000 meter dan memastikan keabsahan dokumen yang diajukan.
Tanpa sistem administrasi yang kuat dan mekanisme pemeriksaan independen, aturan baru berisiko sulit diterapkan secara konsisten. Beberapa pengamat mengingatkan bahwa Nepal pernah mengumumkan regulasi keselamatan yang ketat di masa lalu, namun implementasinya menghadapi kendala sumber daya dan birokrasi.
Meski demikian, banyak pihak sepakat bahwa langkah reformasi memang diperlukan. Musim pendakian dalam beberapa tahun terakhir mencatat peningkatan jumlah korban jiwa, sebagian di antaranya adalah pendaki yang dinilai kurang berpengalaman atau tidak cukup terlatih menghadapi kondisi ekstrem.
Bagi pemerintah Nepal, regulasi baru ini merupakan upaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Bagi komunitas pendaki profesional, inti perdebatan bukan pada tujuan, melainkan pada rincian dan fleksibilitas penerapan.
Jika disahkan sepenuhnya oleh parlemen, aturan ini akan menjadi salah satu perubahan kebijakan paling signifikan dalam sejarah pendakian Everest. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh calon pendaki dan operator ekspedisi, tetapi juga oleh ribuan pekerja lokal yang menggantungkan hidup pada musim pendakian tahunan.
Di tengah perdebatan tersebut, satu hal yang disepakati semua pihak adalah bahwa Everest tetap menjadi gunung dengan risiko tinggi — dan setiap langkah menuju puncaknya memerlukan persiapan, pengalaman, dan tanggung jawab yang jauh melampaui sekadar ambisi pribadi. (Sulung Prasetyo)
